RRI.CO.ID.Mataram-Pemerintah Kota Mataram memilih mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani keberadaan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) yang masih ditemukan di sejumlah titik kota. Langkah ini dilakukan karena persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kota, tetapi juga erat hubungannya dengan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan penanganan anjal dan gepeng tidak bisa dilakukan hanya dengan penertiban. Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya proses pembinaan dan rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih layak.

“Yang paling penting adalah pendekatan humanis. Mereka tidak mungkin serta-merta dibubarkan tanpa ada proses pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan,” ujarnya.Kamis 25 Juni 2026.

Dalam menjalankan program tersebut, Dinsos melibatkan berbagai unsur sosial seperti Pekerja Sosial Kemasyarakatan (PSKS), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga lembaga filantropi.

"Kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau berbagai kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selama ini menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kemiskinan ekstrem." Kata Muzakkir yang pernah menjabat Camat Ampenan ini.

Muzakkir menjelaskan, persoalan kemiskinan tidak semata-mata diukur dari rendahnya pendapatan seseorang. Banyak faktor sosial lain yang menjadi pemicunya, mulai dari perempuan rawan sosial ekonomi, lansia terlantar, anak berhadapan dengan hukum, korban kekerasan seksual, hingga anak-anak yang mengalami berbagai bentuk kerentanan sosial.

“PMKS menjadi salah satu penyebab utama muncul dan meningkatnya kemiskinan ekstrem. Karena itu, yang kami tangani bukan hanya dampaknya, tetapi juga akar masalahnya,” jelasnya.

Selain itu, Dinsos juga berupaya mengurangi potensi konflik saat penertiban kegiatan penggalangan dana di jalan raya dengan menyiapkan sistem perizinan berbasis digital. Melalui mekanisme tersebut, komunitas, mahasiswa, maupun kelompok masyarakat yang ingin melakukan aksi sosial dapat memperoleh rekomendasi secara lebih mudah dan tetap terkoordinasi.

"Tentu pendekatan persuasif dan kolaboratif ini akan mampu menciptakan wajah kota yang lebih tertib sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif bagi kelompok rentan." Katanya.