RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya menjaga roda pemerintahan dan memastikan program-program pembangunan tetap berjalan di tengah pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, Pemkab Dompu mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi, sembari mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat fiskal daerah.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengatakan pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan yang ada, terutama dalam mengendalikan pengeluaran dan belanja daerah.

“Anggaran yang ada saat ini harus benar-benar dimanfaatkan seefisien mungkin. Kita harus membatasi diri dalam pengeluaran dan belanja daerah,” ujarnya, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurutnya, sejumlah pos pengeluaran yang selama ini dinilai cukup besar, seperti perjalanan dinas, akan ditekan agar lebih hemat dan sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Kita lebih menyesuaikan dengan kondisi anggaran sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan,” katanya.

Selain melakukan penghematan, Pemkab Dompu juga berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor unggulan. Bambang menyebut sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, hingga usaha kecil menengah (UKM) masih menjadi andalan utama daerah.

Sementara sektor pertambangan dinilai belum bisa menjadi sumber PAD dalam waktu dekat karena masih membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Dompu juga tengah fokus menuntaskan berbagai kewajiban anggaran tahun sebelumnya, di antaranya pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), pembiayaan sejumlah proyek pembangunan, serta tambahan pembangunan Kantor Camat Woja.

Penuntasan kewajiban tersebut ditopang melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025 yang mencapai Rp72 miliar.

Bambang juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih efisien tanpa mengurangi ritme pelayanan dan pekerjaan. Salah satu langkah yang diterapkan yakni pengurangan perjalanan dinas serta penggunaan sistem digital untuk menekan kebutuhan alat tulis kantor (ATK).

Langkah efisiensi ini diharapkan menjadi strategi sementara agar stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap terjaga di tengah masa-masa fiskal yang penuh tantangan.