RRI.CO.ID, Pontianak – Kepala Kantor Perwakilan Halal Center Cendekiawan Muslim Provinsi Kalimantan Barat, Halizah Sastri, menegaskan sertifikasi halal kini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Halizah, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal berpotensi dikenakan sanksi bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penutupan operasional sementara sampai sertifikat halal diperoleh.

Ia mengungkapkan, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal terus meningkat. Bahkan, sejumlah pelaku UMKM rela mengeluarkan biaya secara mandiri demi mempercepat proses sertifikasi agar produk mereka dapat diterima di toko maupun jaringan pemasaran yang mewajibkan label halal.

“Pernah ada pelaku usaha kue yang telah memproduksi ratusan kilogram produk dan harus segera mengantongi sertifikat halal agar produknya dapat masuk ke toko penjualan,” katanya, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurutnya, selain pengawasan pemerintah dan Satgas Halal, meningkatnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor pendorong. Konsumen kini semakin kritis dan cermat dalam memilih produk, terutama dengan memperhatikan keberadaan logo halal pada kemasan.

Di sisi lain, Halizah menilai integritas pendamping halal menjadi kunci penting dalam menjaga kredibilitas proses sertifikasi. Pendamping halal harus melaporkan kondisi usaha secara objektif sesuai fakta di lapangan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

“Apabila ditemukan bahan baku atau proses produksi yang tidak sesuai standar halal, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka untuk diperbaiki oleh pelaku usaha,” ucapnya.

Karena itu, Halizah mengingatkan pentingnya komitmen bersama antara pendamping halal dan pemilik usaha dalam menjaga kehalalan produk demi memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat sebagai konsumen.

Baca juga: Rabbani Khatulistiwa 2026 Perkuat Ekosistem Halal Kalbar