RRI.CO.ID, Sorong – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan pentingnya penguatan keamanan siber dan persandian sebagai fondasi utama dalam pembangunan pemerintahan digital, khususnya di daerah otonom baru di Tanah Papua.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah BSSN, Andri Pancoro, saat Memberikan Sambutan kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Siber dan Sandi bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Selasa 23 Juni 2026.

Dalam paparannya, Andri mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 BSSN mencatat tidak kurang dari 5,5 miliar anomali trafik di ruang siber Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 93 persen merupakan aktivitas malware yang berkaitan dengan pencurian kredensial atau identitas digital pengguna.

Menurutnya, meningkatnya ancaman siber yang meliputi kebocoran data hingga gangguan terhadap layanan publik harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama bagi provinsi baru yang sedang membangun infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Pembangunan infrastruktur digital dan penguatan keamanan siber harus berjalan beriringan sejak awal. Kita tidak boleh menggunakan pola pemadam kebakaran, yaitu baru bertindak setelah terjadi insiden,” tegas Andri.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menjamin keberlangsungan layanan publik.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut, BSSN memberikan asistensi, pembinaan tata kelola, serta penguatan kompetensi teknis bagi aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam kegiatan tersebut, BSSN mengawal penguatan kapasitas keamanan siber dan persandian melalui lima pilar manajemen strategis.

Pilar pertama adalah manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan menyusun daftar inventaris aset secara lengkap sebagai dasar pengelolaan risiko keamanan. Menurut Andri, organisasi tidak akan mampu melindungi aset yang tidak diketahui keberadaannya.

“Kita tidak akan pernah bisa melindungi apa yang tidak kita ketahui. Karena itu penyusunan aset register menjadi langkah awal yang sangat penting dalam keamanan siber,” ujarnya.

Pilar kedua adalah manajemen risiko keamanan informasi, yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan identifikasi kerentanan sejak dini dan menerapkan langkah mitigasi secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, pilar ketiga berupa penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) beserta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Langkah ini bertujuan memastikan tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar seluruh perangkat daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika terjadi insiden siber.

Pilar keempat adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Andri menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia agar setiap instansi pusat maupun daerah memiliki kemampuan respons cepat terhadap insiden siber yang berpotensi mengganggu layanan publik.

“Setiap instansi wajib memiliki tim tanggap insiden yang responsif, kompeten, dan siap siaga dalam menjaga keberlangsungan layanan publik,” katanya.

Sementara pilar kelima berfokus pada perlindungan data pribadi dan persandian, yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa data masyarakat dikelola secara aman dengan standar kriptografi dan keamanan yang tinggi.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, BSSN berharap pemerintah daerah di Papua Barat Daya mampu memperkuat tata kelola keamanan siber sejak dini sehingga transformasi digital yang tengah dibangun dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan terpercaya.