RRI.CO.ID,Kupang-Diskursus krisis iklim di Kupang mengemuka dalam webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar oleh Solidaritas Perempuan Flobamoratas. Mengusung tema “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT”, forum ini menyoroti bagaimana krisis iklim tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga memperdalam ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial.

Para pembicara menegaskan bahwa di wilayah Nusa Tenggara Timur, krisis iklim telah bertransformasi menjadi krisis kehidupan: kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, dan penurunan produksi pangan berdampak langsung pada meningkatnya beban kerja perempuan, terutama dalam urusan perawatan keluarga dan komunitas.

Pembicara pertama, Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, menyoroti peran perempuan di Flores Timur dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengetahuan lokal dan pengelolaan benih tradisional. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban krisis, tetapi juga penjaga sistem pangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Namun, Eda mengkritik ekspansi proyek transisi energi skala besar, termasuk panas bumi, yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat tanpa keterlibatan bermakna warga terdampak. Situasi ini diperburuk oleh kondisi berlapis akibat bencana alam seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Horiana Yolanda dari WALHI NTT menggambarkan NTT sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap krisis iklim karena karakter geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil, curah hujan rendah, serta dominasi bentang alam karst dan savana. Ia menyoroti meningkatnya tekanan dari berbagai proyek ekstraktif—mulai dari pertambangan, pariwisata berbasis investasi, perkebunan monokultur, hingga proyek panas bumi—yang dinilai mempersempit akses masyarakat terhadap tanah dan air.

Menurutnya, narasi pembangunan kerap tidak sejalan dengan realitas kerusakan ekologis yang terjadi di lapangan. Sementara itu, Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas mengupas bagaimana perempuan kerap mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan.

Ia menegaskan bahwa tubuh, pikiran, ekspresi, dan kerja perawatan perempuan sering kali menjadi ruang perlawanan sekaligus arena penindasan. Linda juga menyoroti lemahnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada lahirnya kebijakan tidak responsif gender.

Ia mengkritisi sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek-proyek yang mengancam ruang hidup mereka. Webinar ini menegaskan satu pesan utama: krisis iklim di NTT bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan relasi kuasa, keadilan gender, dan hak atas ruang hidup.

Perempuan di garis depan krisis tidak hanya menghadapi dampak ekologis, tetapi juga tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Para pembicara sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan seharusnya tidak mengorbankan komunitas lokal, terutama perempuan, yang selama ini menjadi penjaga utama keberlanjutan kehidupan di tingkat akar rumput. (DW)