RRI.CO.ID, Banyumas: Di tengah kuatnya dinding stigma buruk sosial, keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal inilah yang menggerakkan para relawan kemanusiaan untuk terus bergerak memberikan pendampingan, sekaligus mengedukasi publik agar tidak lagi mengucilkan para penderita di lingkungan sekitar.

Seorang relawan ODGJ, Sapto Adi Wibowo menjelaskan bahwa kepeduliannya muncul karena melihat sudut pandang masyarakat yang masih sering menyamaratakan semua ODGJ sebagai sosok yang menakutkan atau bahkan menjijikkan. Padahal menurutnya, gangguan jiwa memiliki banyak jenis dan tingkat keparahan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dipukul rata.

"Penerimaan atau sudut pandang masyarakat itu sama, dianggap tidak karuan atau menakutkan. Nah dari situ saya sedikit peduli. Di sela kesibukan lain, saya sisihkan waktu untuk peduli dan prihatin dengan orang-orang seperti itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sapto mengungkapkan bahwa kondisi ODGJ di lapangan saat ini masih sangat memprihatinkan karena mayoritas masyarakat dan pihak keluarga masih minim informasi terkait akses pengobatan. Sejauh ini, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh para relawan masih berfokus pada tindakan evakuasi ke rumah sakit serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak keluarga pasien.

Namun, proses pemulihan ODGJ kerap menemui jalan buntu karena terbatasnya waktu perawatan di fasilitas medis, padahal pasien tidak bisa langsung sembuh total hanya dalam waktu satu atau dua minggu. Oleh karena itu, ia menilai perlunya kelonggaran regulasi dari pihak BPJS maupun Kementerian Sosial untuk memperpanjang masa perawatan intensif pasien agar tidak mudah kambuh.

"Pasca dari rumah sakit itu yang berat. Banyak keluarga yang belum paham, makanya banyak yang kambuh kembali. Di sinilah perlunya sosialisasi atau penyuluhan di tingkat RT, RW, maupun kelurahan agar masyarakat tahu bahwa kondisi mereka itu sebenarnya bisa kita kontrol dengan cara yang benar," katanya.

Tidak hanya berhenti pada penanganan medis, tantangan terbesar yang dihadapi mantan penderita ODGJ justru muncul saat mereka mencoba kembali produktif, di mana riwayat kesehatan jiwa kerap menjadi batu sandungan utama yang memicu diskriminasi di dunia kerja. Hal ini dinilai memperburuk kondisi psikologis mereka yang sebenarnya sedang berusaha bangkit dari trauma.

Terakhir, Sapto menyampaikan harapannya agar pemerintah hadir memberikan solusi jangka panjang, salah satunya dengan menyediakan wadah nyata berupa pelatihan kerja ataupun lapangan pekerjaan khusus. Fasilitas ini sangat dibutuhkan bagi para ODGJ yang kondisinya sudah stabil dan terkontrol agar mereka bisa kembali mandiri dan diterima oleh masyarakat luas.

"Orang-orang seperti itu memiliki trauma berlebih, rasa kecewa, dan minder. Harapan kita, semoga pemerintah bisa menyediakan tempat atau ruang pelatihan kerja. Jangan cuma sampai rumah sakit lalu disuruh daftar panti yang antreannya lama. Kita ingin mereka yang sudah kondusif bisa dipekerjakan seperti masyarakat umumnya," ujarnya.