Desa Berdaya NTB Jalan, Akademisi Ingatkan Soal Pasar

RRI.CO.Id, Mataram – Program Desa Berdaya yang dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Namun, anggaran Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa yang dikucurkan pemerintah harus diikuti strategi bisnis yang jelas agar tidak berhenti sebagai program seremonial.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Doktor Firmansyah, mengatakan tantangan terbesar pembangunan ekonomi desa bukan hanya soal modal, melainkan bagaimana desa mampu menciptakan usaha yang memiliki pasar. “Potensi desa harus diidentifikasi, apakah bisa dijual atau menghasilkan pendapatan asli desa. Jangan sampai desa membuat usaha yang sama, sementara pasarnya terbatas,” kata Firmansyah kepada RRI, Senin, 17 Juni 2026.

Menurut dia, setiap desa perlu memiliki keunggulan komparatif. Desa tidak boleh bergerak dengan pola yang seragam karena dapat memicu persaingan antarwilayah yang justru melemahkan usaha masyarakat.

“Harus ada pemetaan potensi, apa keunggulan masing-masing desa yang ingin ditawarkan. Jangan saling menggantikan, tetapi saling melengkapi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, satu desa dapat menjadi pusat usaha tertentu yang melayani kawasan sekitar, sementara desa lain mengembangkan sektor berbeda sesuai kekuatan lokalnya. “Kalau satu desa punya potensi retail, tidak harus semua desa membangun retail. Bisa satu desa menjadi pusat layanan untuk beberapa desa karena jumlah penduduk dan daya beli juga harus diperhitungkan,” kata Firmansyah.

Firmansyah menilai kesalahan yang sering terjadi dalam pengembangan ekonomi desa adalah memulai dari apa yang bisa diproduksi, bukan dari kebutuhan pasar. “Membangun desa harus mulai dari pasar. Jangan bertanya dulu apa potensinya, tetapi lihat dulu apakah produk yang akan dibuat memang dibutuhkan,” katanya.

Menurut dia, penguatan ekonomi desa harus mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Produk desa yang bagus akan sulit berkembang jika tidak memiliki jalur distribusi dan akses pasar.

“Produksi, distribusi, komersialisasi, semua harus dipikirkan. Jangan sampai barang sudah dibuat tetapi tidak tahu dijual ke mana,” ujar Firmansyah.

Terkait program Desa Berdaya yang baru diterapkan pada sebagian desa di NTB, Firmansyah menilai langkah bertahap dapat menjadi strategi untuk menguji efektivitas program. Menurutnya, desa yang menjadi sasaran awal dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Desa yang sudah disentuh bisa menjadi pembelajaran. Desa lain bisa melihat apa yang berhasil dan mengembangkan sesuai potensi masing-masing,” katanya.

Ia mengatakan, pemangkasan anggaran pemerintah membuat desa harus mulai memperkuat kemandirian fiskal. Desa tidak bisa terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi harus mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri.

“Kemandirian fiskal desa menjadi penting. Kalau ada investor datang, desa harus sudah jelas punya potensi apa dan bentuk kerja sama seperti apa yang ditawarkan,” ujarnya.

Meski demikian, Firmansyah menilai konsep Desa Berdaya sudah berada pada arah yang tepat karena menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. “Tinggal bagaimana memperkuat produk desa, memastikan pasarnya ada, dan membangun sistem distribusinya,” kata dia.