RRI.CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali membangun kemitraan strategis dengan mengajak 32 perusahaan tambang mineral, nikel, dan bebatuan untuk bergotong royong memperbaiki ruas jalan provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer di Kabupaten Morowali.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026), Anwar Hafid menjelaskan bahwa perbaikan jalan akan dibiayai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang yang tergabung dalam sebuah konsorsium.

Anwar Hafid menjelaskan, inisiatif gotong royong perbaikan jalan provinsi muncul akibat keterbatasan anggaran daerah setelah adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

"Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayaha Sulteng untuk membantu atau ikut bergotongroyong perbaikan jalan yang ada berdekatan dengan lingkungan pertambangannya dengan skema dibiayai dari dana CSR perusahaan," ujarnya.

Menurut Anwar Hafid, perbaikan jalan akan dikerjakan langsung oleh perusahaan pemegang IUP dengan menunjuk kontraktor masing-masing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menerima dana tunai dari perusahaan, melainkan hasil pekerjaan yang nantinya menjadi aset daerah.

"Jadi pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium Perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambang di Morowali Utara dan Morowali itu," jelas Gubernur.

Ia menegaskan, ruas jalan Buleleng–Matarape selama ini belum tertangani secara optimal, salah satunya karena keterbatasan anggaran pemerintah. Karena itu, partisipasi dunia usaha dinilai menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulteng, Faidul Keteng, mengatakan bahwa skema gotong royong tersebut akan membagi beban pekerjaan kepada seluruh perusahaan yang terlibat.

Dari 32 perusahaan tambang yang hadir, seluruhnya menyatakan dukungan terhadap program perbaikan jalan provinsi melalui pendanaan CSR. Selanjutnya, Pemprov Sulteng akan menyiapkan penandatanganan MoU dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) sebagai dasar pelaksanaan proyek perbaikan ruas jalan Buleleng–Matarape.