RRI.CO.ID, Sorong – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, mengelar Fasilitasi Rapat Kordinasi Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Hotel Belagri and Convention, Kota Sorong. Senin 15 Juni 2026. Kegiatan diikuti Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, komunitas intelejen, masyarakat adat, dan organisasi kepemudaan,

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Kareth, menegaskan pentingnya memperkuat sistem kewaspadaan dini sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Yakob, kewaspadaan dini tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat.

"Kita tidak boleh bergerak setelah masalah terjadi. Kewaspadaan harus dibangun sejak awal sehingga berbagai potensi ancaman dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," ujarnya.

Yakob menjelaskan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.

Selain memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, daerah ini juga harus mampu mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga keamanan yang terus berkembang.

Yakob menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar melalui media sosial seperti Facebook, X, maupun berbagai platform digital lainnya perlu dicermati secara bijak karena berpotensi memicu keresahan apabila tidak diverifikasi dengan baik. "Informasi yang berkembang di masyarakat harus dianalisis secara objektif dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang terukur agar berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini," katanya.

Yakob menekankan bahwa keberhasilan tim kewaspadaan dini tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang dibentuk, tetapi juga komitmen seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya. Ia meminta agar anggota tim yang ditunjuk benar-benar memiliki dedikasi dan kesiapan bekerja untuk kepentingan daerah, bukan sekadar mengejar kepentingan administratif atau insentif.

"Jangan hanya ada nama dalam surat keputusan, tetapi tidak pernah terlibat dalam kegiatan. Mereka yang masuk dalam tim harus siap bekerja dan berkolaborasi untuk menjaga daerah ini tetap aman dan kondusif," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat daya, mendorong penguatan jaringan komunikasi dan pertukaran informasi hingga ke tingkat kabupaten, distrik, dan kampung agar proses pelaporan maupun pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. "Papua Barat Daya adalah daerah yang sangat heterogen. Keberagaman ini merupakan modal pembangunan yang besar, tetapi juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap stabilitas daerah," pungkasnya.