RRI.CO.ID, Matram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengklaim berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk utang di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Di saat bersamaan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga optimistis capaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melampaui target nasional sebesar 85 persen.

“Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” kata Iqbal usai Rapat Paripurna DPRD NTB dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut dia, hasil pemeriksaan tahun ini memiliki arti penting karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahannya bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri sepanjang 2025.

“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujarnya.

Iqbal mengatakan, seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Ia juga menyinggung langkah pembenahan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk penyelesaian berbagai kewajiban keuangan yang sebelumnya menjadi beban pemerintah provinsi.

“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” kata dia.

Bagi Iqbal, penyelesaian utang tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain fokus pada penyelesaian kewajiban keuangan, Pemerintah Provinsi NTB juga meningkatkan penguatan pengawasan internal. Salah satunya melalui penambahan alokasi anggaran bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurut Iqbal, hasil pemeriksaan BPK tidak semata-mata dipandang sebagai ukuran kepatuhan administrasi, tetapi menjadi penanda arah reformasi tata kelola pemerintahan.

“Setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti, setiap kelemahan akan dibenahi, dan setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujarnya.