RRI.CO.ID, Sorong - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, S.AB., mendorong agar hasil hutan dari Papua tidak lagi dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu di daerah sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Hal tersebut disampaikan Robert saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis 4 Juni 2026.

Kegiatan itu diikuti pelaku usaha kehutanan, industri pengolahan kayu, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Robert mengungkapkan bahwa industri pengolahan kayu di Papua Barat Daya saat ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan pasokan bahan baku.

Padahal, menurutnya, keberadaan industri tersebut sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Industri ini harus kita jaga agar tetap hidup. Jika satu industri saja mampu menyerap sekitar 20 tenaga kerja, maka dari 17 industri sudah ada ratusan orang yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Jika dihitung bersama keluarganya, ada ratusan hingga ribuan masyarakat yang memperoleh penghidupan dari keberadaan industri tersebut,” kata Robert.

Ia menilai penguatan industri hilir kehutanan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya hutan yang dimiliki Papua.

Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan bahan baku industri lokal menjadi prioritas sebelum kayu dikirim ke luar daerah.

Menurut Robert, kebijakan tersebut akan membantu menjaga keberlangsungan industri pengolahan kayu sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.

“Yang keluar dari Papua nantinya bukan lagi bahan mentah, melainkan produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Dengan begitu manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat di Papua,” ujarnya.

Selain mendorong hilirisasi, Robert juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Ia berharap masyarakat adat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya hutan melalui pola kerja sama yang lebih langsung dengan industri.

Lebih lanjut, Robert menyatakan akan terus mendorong pembahasan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis kekhususan Papua.

Menurutnya, semangat Otonomi Khusus harus menjadi landasan agar hasil hutan yang dikelola di Papua benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia berharap melalui penguatan industri pengolahan kayu dan penerapan sistem legalitas seperti SVLK, sektor kehutanan di Papua Barat Daya dapat berkembang secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.