Gubernur Sulteng: Pancasila Harus Jadi Landasan Kebijakan Publik
- 02 Jun 2026 13:41 WIB
- Palu
Poin Utama
- Gubernur Sulteng menegaskan Pancasila harus menjadi landasan kebijakan publik
- Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Senin 1 Juni 2026
- Kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik
- Pemerintah provinsi juga didorong memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan sosial
RRI.CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan kebijakan publik. Hal ini demi pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud.
Hal ini disampaikannya saat membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Senin 1 Juni 2026.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ucap Gubernur.
Bagi pemerintah provinsi, ucapnya, pesan tersebut menjadi pengingat untuk terus mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses pembangunan di Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah Nambaso.
Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan sosial. Termasuk, menumbuhkan karakter Pancasila di kalangan generasi muda serta menjadikan keberagaman sebagai modal utama persatuan dan kemajuan Sulteng.
“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya,” kata Gubernur.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 menjadi pengingat bahwa Pancasila tidak hanya penting bagi Indonesia. Namun, juga menawarkan nilai-nilai universal demi terwujudnya tatanan dunia yang jauh dari konflik.
“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” ujarnya.
Upacara turut dihadiri Wakil Gubernur, Reny A. Lamadjido, jajaran forkopimda, Sekprov Novalina, beserta jajaran pejabat lingkup provinsi. Termasuk para tokoh masyarakat, perwakilan ormas, pengurus pramuka dan mitra terkait. (KA)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....