RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, penanganan kemiskinan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, serta orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin, 25 Mei 2026. Forum ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memperkuat desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Iqbal mengatakan desa tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan. Desa, kata dia, harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

“Upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujarnya.

Menurut Iqbal, selama ini banyak program bantuan pemerintah, lembaga nonpemerintah, hingga sektor swasta yang masuk ke desa. Namun, program-program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.

“Program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” kata dia.

Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, serta menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.

Iqbal meyakini pembangunan desa yang lebih terarah akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tekanan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah akibat menurunnya transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Iqbal mengungkapkan, anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa tahun ini mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program organisasi perangkat daerah (OPD) serta dukungan berbagai pihak lainnya, total dana yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” katanya.

Ia mengingatkan kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut dia, dana yang diberikan pemerintah harus menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, serta membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Iqbal.

Di akhir arahannya, Iqbal meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata dia.