RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal memperingatkan kepala desa yang menerima anggaran Program Desa Berdaya agar menggunakan dana sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Program dengan alokasi Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa itu disebut sebagai salah satu janji politik pasangan Iqbal-Dinda yang mulai direalisasikan di tahun pertama kepemimpinan mereka.

Iqbal mengatakan pembangunan daerah harus dimulai dari desa karena desa menjadi fondasi utama untuk memperkuat ekonomi NTB. Menurut dia, Desa Berdaya bukan sekadar bantuan anggaran, tetapi bagian dari komitmen politik yang sejak awal dijanjikan kepada masyarakat.

“Ini adalah janji politik saya dan Bu Indah, kami percaya membangun harus dimulai dari bawah, yaitu dari desa,” kata Iqbal, saat rapat koordinasi bersama Kepala Desa dan Lurah penerima program Desa Berdaya, Senin, 25 Mei 2026.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah menyiapkan transfer anggaran langsung ke desa dengan nilai minimal Rp300 juta hingga Rp500 juta. Dana itu diharapkan menjadi stimulus untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus menciptakan fondasi pembangunan jangka panjang. “Kalau ekonomi desa berdaya, ekonomi NTB juga akan kuat,” ujarnya.

Iqbal menyebut program ini lahir dari evaluasi berbagai bantuan yang selama ini masuk ke NTB, tetapi belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Menurut dia, banyak program berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi sehingga dampaknya tidak maksimal.

“Problem utama kita selama ini adalah tidak ada orkestrasi, semua bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Karena itu, melalui Desa Berdaya, Pemprov NTB mengambil peran sebagai pengarah untuk menyatukan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana desa, CSR perusahaan, hingga bantuan lembaga swadaya masyarakat agar intervensi di desa lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Iqbal mengatakan angka kemiskinan NTB mulai turun dari 11,91 persen pada 2025 menjadi 11,38 persen. Namun, pemerintah menargetkan angka itu bisa terus ditekan hingga berada di bawah satu digit. “Penurunan ini harus terus kita dorong, target kita kemiskinan bisa turun lebih rendah lagi,” ujarnya.

Khusus untuk desa tematik, Iqbal meminta kepala desa menjadi pengarah utama dalam menentukan penggunaan dana yang diterima. Menurut dia, anggaran itu harus dipakai untuk program yang menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi, mulai dari pengembangan wisata, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan anak muda.

“Gunakan untuk sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi desa,” katanya.

Ia mengingatkan anggaran yang diberikan memang tidak besar, tetapi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak ingin dana habis tanpa hasil yang bisa dirasakan warga desa. “Harus ada hasil, harus ada dampak, harus dirasakan masyarakat,” ujar Iqbal.

Iqbal juga memberi peringatan keras agar tidak ada penyalahgunaan anggaran di lapangan. Ia menegaskan keberhasilan program ini akan menjadi penentu apakah pemerintah bisa melanjutkan program serupa dalam beberapa tahun ke depan. “Kalau program ini gagal atau ada masalah, kami tidak punya legitimasi untuk melanjutkannya,” katanya.

Karena itu, ia meminta kepala desa menjaga amanah dan membuktikan bahwa desa layak dipercaya menerima transfer anggaran langsung. “Tolong jaga kepercayaan ini, pastikan dana ini amanah, berdampak, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Iqbal