RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah menuai beragam tanggapan di Kabupaten Parigi Moutong. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Parigi Moutong menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para guru non-ASN.

Ketua PGRI Parigi Moutong, Gazali, mengatakan guru non-ASN selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurutnya, keberadaan mereka membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.

“Guru non-ASN telah banyak berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik,” ujar Gazali kepada RRI.

Ia menegaskan, pelaksanaan surat edaran tersebut harus tetap memperhatikan hak, pengabdian, dan kepastian tugas para guru non-ASN. Kebijakan pendidikan, kata dia, perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu.

Selain itu, Gazali mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan organisasi profesi guru. Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru non-ASN yang selama ini aktif mengajar.

“Pemerintah pusat maupun daerah perlu memberi perhatian terhadap nasib guru non-ASN, terutama mereka yang sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah,” katanya.

PGRI Parigi Moutong juga berharap pemerintah dapat menghadirkan langkah nyata berupa pembinaan, perlindungan, dan peluang pengangkatan yang jelas bagi guru non-ASN. Upaya itu diharapkan dilakukan sesuai kemampuan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga para guru memperoleh kepastian dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.