RRI.CO.ID,Parigi Moutong – Upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan bencana terus digelorakan jajaran Polres Parigi Moutong.

Hal itu dilakukan melalui Sat Polairud, dengan melaksanakan Kegiatan Penanaman Pohon digelar dalam Rangka Memperingati Hari Bumi sekaligus menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), Rabu, 22 April 2026.

Sebanyak 100 bibit pohon keras jenis nantu dan kemiri, ditanam di dua titik lokasi, yakni Desa Boyantongo dan Desa Olaya. Aksi hijau tersebut, menjadi bagian dari langkah konkret dalam meminimalisir dampak perubahan iklim yang kian menjadi isu global sekaligus ancaman nyata bagi wilayah pesisir.

Kasat Polairud Polres Parigi Moutong, IPTU Gigih Winanda, menyampaikan bahwa kegiatan itu bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan alam.

“Penanaman pohon ini, adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Selain mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan pesisir, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana serta pengendalian dampak perubahan iklim,” jelasnya.

Dirinya, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menanam, tetapi juga merawat pohon-pohon ini. Lingkungan yang terjaga, adalah benteng utama kita dalam menghadapi ancaman bencana,” ucapnya.

Dengan semangat Hari Bumi dan Kesiapsiagaan Bencana, Polairud Parimo, menegaskan komitmennya untuk terus hadir tidak hanya menjaga keamanan perairan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pelestarian lingkungan.

RRI.CO.ID,Tolitoli-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng), terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Hal itu, diwujudkan melalui Kegiatan Penguatan dan Implementasi Seluruh Aspek Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom, Rabu, 22 April 2026.

Kegiatan tersebut, merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, dengan fokus utama pada transformasi tata kelola pelayanan Kekayaan Intelektual yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, tentunya menghasilkan sejumlah capaian strategis, di antaranya rencana audit fasilitas fisik dan digital pada loket pelayanan, penyamaan persepsi jajaran terkait etika pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta komitmen pemanfaatan teknologi bantu untuk mendukung digitalisasi layanan Kekayaan Intelektual yang inklusif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, mengatakan pelayanan publik yang inklusif merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial.

“Pelayanan publik, harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kehadiran layanan, yang ramah terhadap kelompok rentan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi semua,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya transformasi layanan berbasis empati dan teknologi untuk menjawab tantangan ke depan.

“Kami mendorong seluruh jajaran untuk tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang empatik, inklusif, dan berbasis teknologi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat layanan secara optimal,” imbaunya.

Melalui langkah-langkah tersebut, pihaknya optimis dapat mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat.