RRI.CO.ID,Bukittinggi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat mulai memperkuat barisan menghadapi ancaman disinformasi dan serangan hoaks menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Langkah serius itu diwujudkan melalui penguatan kemitraan strategis bersama media massa di Sumatera Barat.
Rapat penguatan kemitraan strategis tersebut digelar secara hybrid, Rabu (20/5/2026), di Kantor Bawaslu Sumbar dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan dibuka langsung Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, serta menghadirkan Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto Ucok, dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.
Dalam forum itu, Bawaslu Sumbar menegaskan bahwa perang melawan hoaks dan disinformasi tidak bisa dilakukan sendiri. Media massa dinilai menjadi garda terdepan menjaga kualitas demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan manipulasi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menegaskan media memiliki kekuatan besar dalam membangun literasi publik dan memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat.
“Peran media massa sangat penting dalam penguatan kolaborasi pengawasan partisipatif, peningkatan literasi demokrasi, serta penanggulangan disinformasi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang,” tegasnya.
Menurut Khadafi, ancaman hoaks politik, propaganda digital, hingga manipulasi informasi diprediksi kembali meningkat menjelang kontestasi politik. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dan media menjadi benteng penting untuk menjaga ruang informasi publik tetap sehat dan terpercaya.
Ia juga berharap kolaborasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu yang dapat memecah belah demokrasi.
Sementara itu, Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto Ucok, mengingatkan media massa agar tidak terjebak pola pemberitaan yang hanya mengejar kecepatan tanpa verifikasi.
Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab moral dan jurnalistik yang jauh berbeda dibanding media sosial.
“Pembukaan berita di media massa harus ada keberimbangan, karena berita tidak sama dengan media sosial,” katanya di hadapan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan jajaran humas Bawaslu kabupaten/kota se-Sumbar.
Novrianto juga menyoroti tantangan media di era digital yang dituntut serba cepat namun tetap wajib memegang prinsip jurnalistik.
“Kecepatan dan ketepatan penting dalam pola pembuatan berita yang simple. Namun yang harus tetap diingat adalah unsur 5W 1H dalam setiap pemberitaan,” ujarnya.
Melalui penguatan kemitraan strategis ini, Bawaslu Sumbar berharap lahir kolaborasi kuat antara pengawas pemilu dan insan pers dalam menghadapi gelombang hoaks politik yang diprediksi semakin masif menjelang pesta demokrasi mendatang.
