RRI.CO.ID, Surabaya - Perkembangan teknologi digital dinilai telah mengubah lanskap komunikasi dan media secara fundamental. Di tengah derasnya arus informasi, pemerintah mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga ruang informasi nasional tetap sehat dan kondusif.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Sinergi Kebijakan Media Massa BEJO’S (Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Surabaya, Rabu, 20 Mei 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto mengatakan, tantangan media saat ini tidak lagi sekadar persaingan antarlembaga pers. Tantangan lain yang tidak kalah beratnya yaitu perebutan pengaruh di ruang digital yang dikendalikan teknologi dan algoritma.

“Pertarungan hari ini bukan lagi sekadar perebutan ruang redaksi, tetapi perebutan atensi, persepsi, bahkan kesadaran publik,” ujar Eko dalam sambutannya.

Menurutnya, stabilitas nasional kini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga kemampuan menjaga ruang informasi yang sehat dan terpercaya. Karena itu, media massa memiliki peran strategis sebagai sumber informasi, sarana edukasi publik, sekaligus kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, ujaran kebencian hingga teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi kohesi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Henri Subiakto menilai penguatan literasi digital dan tata kelola media menjadi kebutuhan mendesak di tengah transformasi digital yang terus berkembang cepat. “Kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat penting untuk menjaga kualitas ruang informasi publik,” katanya.

Rapat koordinasi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Imam Hidayat, Yunes Herawati, serta Eko Setiawan (Ketua Tim Kemitraan, Komunikasi Lembaga, Diskominfo Jatim). Kegiatan diikuti para pimpinan organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI, IJTI, AMSI, para insan pers, akademisi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan komunitas media.

Melalui forum tersebut, Kemenko Polkam berharap lahir rekomendasi kebijakan yang implementatif untuk memperkuat ekosistem media nasional yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung stabilitas politik dan ketahanan informasi menuju Indonesia Emas 2045.