RRI.CO.ID,Mimika - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai menanggapi aksi bisu yang dilakukan sejumlah pencari kerja Orang Asli Papua di Timika, pada hari Selasa 12 mei 2026, dengan menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Tanah Papua merupakan isu yang sangat krusial dan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah.

Menurut Velix, Komite Eksekutif Papua mencatat tingginya angka pengangguran di Papua, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Ia menyebutkan terdapat sekitar 78 kampus negeri dan swasta dari Sorong hingga Merauke, dengan lulusan mencapai hampir 90 ribu orang dalam lima hingga tujuh tahun terakhir, namun belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, agar seluruh program pembangunan di Papua mampu membuka ruang kerja bagi Orang Asli Papua, baik di sektor ekonomi, sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Terkait aksi bisu di Timika, Velix mengungkapkan bahwa pihaknya menerima enam perwakilan massa aksi yang berasal dari asosiasi pencari kerja Orang Asli Papua di Timika. Dalam pertemuan tersebut, para pencari kerja menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya meminta adanya kebijakan yang lebih serius dan terukur dalam membuka lapangan pekerjaan yang inklusif dan terpadu.

Selain itu, para pencari kerja juga meminta kemudahan dalam proses pengurusan dokumen pencarian kerja, pelatihan sertifikasi, sertifikasi kompetensi, hingga berbagai persyaratan administrasi lain yang dinilai cukup mahal dan memberatkan masyarakat.

Velix juga menyoroti keluhan pencari kerja terkait minimnya kesempatan kerja di perusahaan subkontraktor PT Freeport Indonesia. Ia berharap perusahaan-perusahaan di Timika dapat memberikan afirmasi lebih besar kepada Orang Asli Papua, termasuk fleksibilitas batas usia kerja dan pemahaman terhadap kearifan lokal masyarakat Papua.

Menurutnya, sejumlah pekerja Orang Asli Papua terkadang harus meninggalkan pekerjaan sementara karena urusan adat atau kedukaan keluarga, namun kondisi tersebut sering dianggap sebagai pelanggaran disiplin hingga berujung pemutusan hubungan kerja dan pencantuman nama dalam daftar hitam perusahaan.

Velix menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Papua bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab negara. Oleh Karena itu, pihaknya akan mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, hingga PT Freeport Indonesia untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan dari hulu hingga hilir bagi Orang Asli Papua.

Ia menjelaskan, pemerintah ingin membangun sistem yang lebih terukur, mulai dari pelatihan tenaga kerja, sertifikasi, hingga penempatan kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menyiapkan tenaga kerja Orang Asli Papua sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Komite Eksekutif Papua juga berencana mendorong pelaksanaan bursa kerja terbuka di seluruh wilayah Papua agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi lowongan pekerjaan secara lebih luas dan transparan.

Velix menambahkan, pihaknya juga tengah mengkaji sejumlah skema kebijakan alternatif melalui dana Otonomi Khusus Papua, termasuk kemungkinan penerapan bantuan langsung tunai atau cash transfer policy kepada masyarakat Orang Asli Papua yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Terkait target percepatan penanganan pengangguran, Velix menyebut pihaknya telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang fokus pada pembangunan ekosistem pembukaan lapangan kerja secara menyeluruh.

Ia mencontohkan program MBG yang menurutnya tidak hanya sebatas program pemberian makanan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, distribusi pangan, hingga pelayanan masyarakat. Dalam kunjungannya ke sejumlah titik program MBG di Wamena dan Sentani, sebagian besar pekerja disebut berasal dari Orang Asli Papua.

Menurut Velix, jika target pembentukan 2.572 titik SPPG di seluruh Tanah Papua terealisasi dengan rata-rata 50 pekerja di setiap lokasi, maka program tersebut dapat membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua.(Sandra)