RRI.CO.ID, Makassar — Jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan sarjana secara nasional masih berada di bawah 10 persen. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia yang berdaya saing global.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Dr. Muktiyanto, S.E., M.Si., dalam Dialog Makassar Sore Ini di RRI Pro 1 Makassar, Sabtu, 2 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip dari siaran resmi RRI Pro 1 Makassar.

"Tidak ada satu pun bangsa di dunia yang maju yang tidak ditopang oleh SDM atau human capital yang tangguh," kata Prof. Muktiyanto.

Ia menjelaskan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia saat ini baru mencapai kisaran 34 hingga 38 persen. Angka ini masih berada di bawah target nasional sebesar 38 hingga 40 persen yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai perbandingan, negara-negara maju rata-rata memiliki lebih dari 40 persen SDM bergelar sarjana ke atas. Kesenjangan yang cukup jauh ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan di sektor pendidikan tinggi.

Kesenjangan juga tampak di jenjang akademik tertinggi. Jumlah guru besar di perguruan tinggi Indonesia hanya sekitar 2 hingga 5 persen dari total dosen secara nasional, angka yang dinilai masih sangat rendah dan mencerminkan lambatnya regenerasi akademisi senior.

Persoalan rendahnya tingkat pendidikan, menurut Prof. Muktiyanto, bukan sekadar isu akademik. Ia menyebut hal ini sebagai salah satu akar penyebab kemiskinan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Pemerataan akses pendidikan tinggi, lanjutnya, menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural yang masih menjerat sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan daerah yang selama ini minim infrastruktur pendidikan.

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, kata Prof. Muktiyanto, semestinya menjadi momentum refleksi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat agenda peningkatan SDM nasional secara lebih merata dan berkeadilan.