‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat upaya penurunan stunting dengan membenahi basis data dan mengarahkan intervensi pada kasus yang telah teridentifikasi. Langkah ini akan dijalankan serentak mulai pertengahan Mei 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan validasi data menjadi tahap awal sebelum intervensi dilakukan di lapangan. Pemutakhiran itu dilakukan setelah pendataan posyandu April agar penanganan lebih tepat sasaran.

‎“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujar Nelly dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) NTB, Jum'at, 1 Mei 2026.

Ia menegaskan, penanganan stunting kini tidak lagi terbatas pada desa tertentu, melainkan menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Namun, daerah dengan prevalensi tinggi tetap menjadi prioritas, terutama Lombok Timur dan Lombok Utara.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen. Lombok Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20,72 persen, disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.

Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas, dan Lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif lintas sektor. Intervensi spesifik menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita, dengan kontribusi sekitar 30 persen.

Langkah ini mencakup imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, serta pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.

Adapun intervensi sensitif yang berkontribusi hingga 70 persen melibatkan sektor di luar kesehatan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, serta penguatan ekonomi keluarga.

“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” kata Badaruddin.

Meski menekankan pencegahan, pemerintah tetap melakukan intervensi bagi anak yang telah mengalami stunting melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal, meminta seluruh elemen terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya kolaborasi hingga tingkat kabupaten/kota dan kader posyandu.

“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” ujarnya.

Pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi bagian dari persiapan NTB menghadapi survei status gizi 2026. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut mampu menekan prevalensi stunting secara signifikan dalam waktu dekat.