Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga Siswanto mengatakan, SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan hasil nyata. “SAKIP adalah alat pengukuran sekaligus kontrol untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas organisasi,” ujarnya saat Workshop Penyusunan dan Evaluasi Dokumen SAKIP Tahun 2026 di Auditorium Lantai 3 Politeknik Madyatika, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, capaian SAKIP Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, nilai yang diraih sebesar 68,10 dengan predikat “B”, kemudian meningkat menjadi 68,29 pada 2025 dengan predikat yang sama.

Menurutnya, peningkatan menuju predikat “BB” penting karena mencerminkan akuntabilitas yang lebih kuat dan terintegrasi. Pada level tersebut, perencanaan hingga evaluasi benar-benar berbasis hasil serta setiap program memiliki keterkaitan jelas dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Untuk mendukung target itu, Pemkab Purbalingga melakukan sejumlah langkah strategis, salah satunya pengembangan aplikasi e-SAKIP yang kini masih dalam tahap penyempurnaan. Aplikasi tersebut diharapkan mampu memperkuat integrasi data dan memudahkan pemantauan kinerja sebelum evaluasi oleh Kementerian PANRB.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menambahkan, workshop digelar untuk menyamakan pemahaman antara tim SAKIP kabupaten, perangkat daerah, dan tim evaluator KemenPANRB. “Secara dokumen, kita sudah cukup baik, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, hingga evaluasi internal. Namun yang menjadi catatan adalah komitmen pimpinan, khususnya dalam memahami dan menguasai materi saat pemaparan,” ujarnya.

Melalui penguatan kapasitas tim teknis dan pimpinan perangkat daerah, Pemkab Purbalingga optimistis peningkatan akuntabilitas kinerja tidak hanya berdampak pada nilai evaluasi. Upaya tersebut juga diharapkan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.