RRI.CO.ID, Nunukan - Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddein menyebut kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebaiknya berbasis data. Hal ini untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Iskandar mengatakan, berdasarkan data BPS tahun 2025, angkatan kerja di Kabupaten Nunukan didominasi lulusan SD dengan persentase mencapai 43 persen. Angka ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, untuk emnuntaskan persoalan ini, perlu adanya komitmen dari peemrinath daerah agar pendidikan pekerja di Kabupaten Nunukan lebih berkualitas. Menurutnya, tingkat pendidikan pekerja dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

”Sehingga ke depan memang kebijakan itu harus berbasis data, jadi datanya begini kebijakannya begini, tidak bisa menggunakan kebijakan usang,” kata Iskandar, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut ia menjelaskan, banyak masyarakat berpendapat bahwa pendidikan tidak penting, ketika sudah bisa menghasilkan uang. Pola ini yang dianggap perlu perlakuan khusus agar taraf hidup masyarakat juga meningkat.

”Kan banyak yang ngomong gue juga SD sudah bisa dapat duit kan, nah pola pikir ini yang perlu diubah mindsetnya bagaimana agar pendidikan itu dianggap penting, ya mungkin bisa dianggarkan melalui program Paket A, B dan C,” ujarnya.

Iskandar menambahkan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, salah satu faktor penentuan upah minimum adalah tingkat inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar upah minimum dapat meningkat. Ia juga menekankan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan tingkat pendidikan pekerja, karena hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.