RRI.CO.ID, Bandung - Rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bandung Raya mendapat sorotan serius dari DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang kini turun langsung mendorong proyek strategis tersebut.

“Selama ini daerah yang berupaya mencari dukungan, sekarang pusat mendorong. Prinsipnya, kewenangan provinsi terkait TPA regional ini harus segera beroperasi,” ujar Tedy.

Ia mengatakan target groundbreaking PSEL di lokasi Legok Nangka yang dijadwalkan Agustus 2026, dengan masa pembangunan sekitar 36 bulan hingga beroperasi pada 2029.

Meski begitu Tedy berharap, ada kepastian pembelian listrik oleh PLN dari pengelola PSEL sehingga optimalisasi dari PSEL ini bisa terasa. Informasi terbaru menyebutkan surat dari Kementerian ESDM kepada PLN sudah turun, sehingga membuka jalan bagi percepatan proyek. “Masalah sampah ini sudah sangat krusial. Jangan hanya berhenti di seremonial kesepakatan, tapi harus ada kepastian,” tegasnya.

Selain PSEL, pola pengelolaan sampah dengan RDF (Refuse Derived Fuel) juga tengah digagas di Sari Mukti, bekerja sama dengan pengelola RDF Rorotan Jakarta. Namun, kapasitas zona 5 di Sari Mukti baru diperkirakan siap pada Juni 2027. “Itu tetap jadi PR. Kita dorong mana yang paling cepat, karena masyarakat sudah lama menunggu solusi,” kata Tedy.

DPRD Jawa Barat menekankan bahwa percepatan proyek PSEL maupun RDF harus menjadi prioritas. Pasalnya, persoalan sampah di Bandung Raya tidak bisa lagi ditunda. “Intinya, masalah sampah ini tidak bisa menunggu. Kepastian dan percepatan adalah kunci,” tutup Tedy.