RRI.CO.ID, BUOL – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buol, Ahmad R. Kuntuamas, memberikan catatan penting terkait pelaksanaan program nasional Cetak Sawah Rakyat (CSR) di wilayah Kabupaten Buol. Meski target luasan lahan seluas 1.000 hektar telah tercapai, ia menekankan perlunya peningkatan standar operasional di lapangan.

Dalam tinjauannya pada kegiatan Panen perdana Program Cetak Sawah di Desa Unone kecamatan Bukal, Ahmad menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Dinas Pertanian Kabupaten Buol yang telah memfasilitasi kebutuhan petani, mulai dari pembukaan lahan, bantuan bibit, pupuk, hingga alat mesin pertanian (alsintan).

Namun, legislator dari DPRD Buol ini menyoroti beberapa aspek teknis yang dinilai belum memenuhi standar optimal berdasarkan evaluasi di lapangan.

Ahmad mengungkapkan bahwa dari total target yang ada, pengerjaan di beberapa titik masih sebatas pembukaan lahan (land clearing). Ia mengingatkan bahwa program cetak sawah seharusnya mencakup tahapan yang utuh hingga lahan benar-benar siap tanam.

"Berdasarkan evaluasi kami dari DPRD selaku pengawas, pengerjaan ini masih perlu ditingkatkan. Masih ada tahapan yang belum standar. Masyarakat tahunya cetak sawah itu sudah termasuk land clearing, leveling, hingga olah tanah yang siap tanam," ujar Ahmad, Kamis 23 April 2026

Ia menambahkan bahwa di satu hamparan yang mencakup empat kelompok tani (Kelompok Unone 1 & 2, Diat, dan Biau) dengan luas kurang lebih 150 hektar, masih ditemukan masyarakat yang harus melakukan perbaikan-perbaikan mandiri di lahan yang seharusnya sudah siap.

Selain masalah teknis lahan, Ahmad juga menyayangkan adanya kendala komunikasi yang menyebabkan tertundanya agenda kegiatan di lapangan. Padahal, menurutnya, seluruh fasilitas dan alat pendukung sudah disiapkan oleh pemerintah.

"Alat sudah siap, semua difasilitasi pemerintah. Kalau ada kendala seperti bahan bakar atau teknis lainnya, seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik sejak awal agar kegiatan tidak tertunda," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Ahmad menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh program pemerintah, termasuk program CSR ini, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Buol.