RRI.CO.ID, Mataram - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya peran kepemimpinan daerah dan penggunaan data akurat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam menggerakkan birokrasi dan masyarakat untuk menjalankan visi pembangunan secara bersama-sama.

“Idealnya masyarakat dan birokrasi ikut berpartisipasi mensukseskan visi-misi kepala daerah,” ujarnya, pada Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027, Kamis 16 April 2026.

Gus Ipul juga mengutip pesan Presiden terkait pentingnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menilai pesan sederhana seperti “anak tukang becak jangan jadi tukang becak” memiliki makna mendalam dalam pelaksanaan konstitusi.

Hal tersebut, kata dia, merupakan wujud implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

“Ini bukan sekadar kalimat sederhana, tapi bicara hal yang sangat mendasar,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengacu pada regulasi yang mengatur penanganan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Tiga aspek utama yang harus dipenuhi meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, negara juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, baik dari sisi material, spiritual, maupun sosial, termasuk layanan pendidikan, perumahan, hingga bantuan hukum.

Lebih lanjut, Mensos menekankan bahwa seluruh program tersebut harus didukung oleh satu basis data yang akurat dan terintegrasi.

Ia menyebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai langkah menyatukan berbagai data yang sebelumnya tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.

“Sekarang datanya satu, dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Semua pihak tinggal membantu pemutakhiran,” ujarnya.

Dengan adanya data tunggal tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki acuan yang sama dalam menyusun dan mengeksekusi program pengentasan kemiskinan.

Meski demikian, ia mengakui data yang ada saat ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pemutakhiran agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.

“Pengentasan kemiskinan harus dimulai dari data yang sama dan akurat,” kata Gus Ipul.