RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan tidak ada lagi desa dengan kategori miskin ekstrem pada 2029. Selain itu, angka kemiskinan di daerah tersebut juga diharapkan turun menjadi satu digit dalam periode yang sama.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan berbasis desa.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Target kita pada 2029, kemiskinan ekstrem di NTB harus nol desa,” kata Iqbal saat sambutan pada Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027, Kamis 16 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi telah menetapkan dua fondasi utama pembangunan, yakni fondasi kemakmuran dan tata kelola pemerintahan. Fondasi kemakmuran diarahkan untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan ketahanan pangan dan sektor pariwisata.
Menurutnya, terdapat tiga pilar utama pembangunan NTB ke depan, yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Ini kami sebut filosofi bangkit bersama NTB makmur mendunia, dengan prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Iqbal menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB saat ini termasuk 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, namun juga masuk 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan tercepat dalam satu tahun terakhir.
Ia memaparkan, penurunan angka kemiskinan di NTB mengalami fluktuasi dalam beberapa periode. Pada 2014–2018 turun 2,3 poin, 2018–2022 turun 1,17 poin, sempat stagnan pada 2023–2024, dan kembali menurun 1,53 poin pada 2024–2025.
“Penurunan ini adalah yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir,” katanya.
Selain kemiskinan, ia juga menyoroti peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik dari 123 menjadi 134. Menurutnya, terdapat korelasi positif antara kenaikan NTP dengan penurunan angka kemiskinan di NTB.
Iqbal menegaskan sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi salah satu kunci utama pengentasan kemiskinan, disamping sektor pariwisata.
“Pertanian dan pariwisata adalah dua jalan penting untuk menurunkan kemiskinan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pembangunan harus dimulai dari desa. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk program langsung ke desa, termasuk optimalisasi lahan dan perbaikan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Program “Desa Berdaya” juga menjadi strategi utama, yang dibagi menjadi desa berdaya transformatif dan reguler. Dari total 106 desa miskin ekstrem, 40 desa akan menjadi prioritas intervensi pada tahap awal.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan pembentukan kelompok usaha di desa agar masyarakat memiliki penghasilan tetap.
“Yang kita lakukan adalah menghadirkan negara di desa sebagai orkestrator, bukan bekerja sendiri-sendiri,” kata Iqbal.
Program ini juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, NGO, hingga sektor swasta melalui skema kolaborasi lintas sektor.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....