RRI.CO.ID,Tolitoli - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, menghadiri Kegiatan Silaturahmi Akbar Pemangku Adat se-Sulawesi Tengah, yang dirangkaikan dengan pelantikan Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA), Selasa, 14 April 2026.

Kegiatan itu, bertemakan 'dari adat untuk peradaban dunia, penguatan peran masyarakat adat di Sulawesi Tengah' dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, serta dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Ketua TP-PKK Sulteng, para gubernur pada masanya, unsur Forkopimda, seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulteng, serta pemangku adat dari berbagai wilayah, bahkan dari Malaysia.

Momentum tersebut, tentunya menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat sebagai bagian integral dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Rakhmat Renaldy, yang didaulat sebagai Dewan Pembina FKPA Sulteng, menegaskan pentingnya peran strategis forum tersebut dalam kehidupan masyarakat.

“FKPA, harus hadir tidak hanya sebagai penjaga budaya, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melestarikan hukum adat. Ini penting agar nilai-nilai lokal tetap hidup dan menjadi bagian dari sistem sosial yang harmonis,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku adat untuk berperan aktif sebagai juru damai di tengah masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik secara non-litigasi berbasis kearifan lokal. Serta, menekankan pentingnya sinergi antara pemangku adat dan pemerintah daerah, termasuk dalam mendukung program pembangunan, khususnya perlindungan kekayaan intelektual.

“Masih banyak potensi budaya lokal di Sulawesi Tengah, yang dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Kemenkum Sulteng, terus berupaya mendorong hal tersebut, namun membutuhkan kolaborasi erat dengan para pemangku adat,” ujarnya.

Sehingga, diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pilar penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sulawesi Tengah.