RRI.CO.ID, Nabire — Pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Tengah pada hari pertama berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan edaran pemerintah daerah. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan langsung melalui masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam wawancara khusus bersama PRO3 RRI, Sabtu 11 April 2026, Silwanus menjelaskan bahwa implementasi WFH yang mulai diterapkan setiap hari Jumat sesuai arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menunjukkan hasil yang positif sejak hari pertama pelaksanaan. Menurutnya, seluruh ASN yang menjalankan WFH diwajibkan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, termasuk pelaporan capaian kinerja harian.

“Setiap ASN wajib menyampaikan laporan hasil kerja paling lambat pukul 15.00 Waktu Papua. Laporan tersebut disusun secara tertulis, disampaikan kepada atasan langsung, kemudian direkap untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Laporan tersebut, lanjutnya, mencakup berbagai aspek penting seperti pelaksanaan hari pertama WFH, kendala yang dihadapi, ketersediaan akses internet, hingga efektivitas pelaksanaan tugas-tugas rutin ASN. Seluruh laporan itu kemudian diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Wakil Menteri, Ribka Haluk.

Terkait infrastruktur pendukung, Silwanus mengungkapkan bahwa secara umum jaringan internet, telekomunikasi, dan listrik di wilayah ibu kota Papua Tengah, yakni Nabire, serta ibu kota kabupaten lainnya dalam kondisi baik. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala di sejumlah wilayah distrik yang jauh dari pusat kota, khususnya di daerah pedalaman. Ketidakstabilan jaringan di wilayah tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman laporan hasil kerja ASN.

Sementara itu, untuk ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik seperti kelurahan, distrik, rumah sakit, puskesmas, dan kantor layanan lainnya, tetap menjalankan tugas seperti biasa dan terpantau berjalan normal. Bahkan, sesuai edaran gubernur, pejabat eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tetap diwajibkan hadir dan bekerja di kantor guna memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Terkait dampak kebijakan WFH terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, Silwanus menyebut bahwa pada tahap awal ini belum dapat diukur secara pasti. Namun pemerintah berharap perputaran ekonomi tetap berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun WFH diterapkan setiap hari Jumat, pelayanan publik di Papua Tengah tetap menjadi prioritas utama dan dipastikan berjalan dengan baik. Untuk menampung berbagai keluhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan sentra pengaduan yang dapat dimanfaatkan warga, baik secara langsung maupun melalui kantor pusat pemerintahan di Nabire.

“Silakan masyarakat menyampaikan pengaduan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tutupnya.