RRI.CO.ID, Nabire - Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, melontarkan peringatan keras terkait kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ia menilai, peningkatan kapasitas ASN menjadi syarat mutlak agar pembangunan di provinsi termuda Indonesia itu tidak berjalan di tempat.
Dalam keterangannya kepada awak media di Nabire, Sabtu (22/5/2026), Diben menegaskan bahwa tantangan besar Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru tidak bisa dijawab dengan pola kerja birokrasi lama.
Menurutnya, Papua Tengah masih berada pada fase krusial pembangunan fondasi pemerintahan, mulai dari penguatan organisasi perangkat daerah hingga penyempurnaan sistem pelayanan publik yang efektif.
“Kalau ASN kita tidak bergerak meningkatkan kualitas diri, pembangunan akan tersendat. Papua Tengah butuh aparatur yang siap bekerja cepat, inovatif, dan paham tantangan daerah ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan, persoalan mendasar seperti rendahnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang belum merata, hingga infrastruktur yang masih tertinggal membutuhkan ASN yang mampu bekerja terukur dan profesional.
Diben menilai, lemahnya kapasitas aparatur menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan program pembangunan di sejumlah sektor.
“Sering kali anggaran tersedia, tetapi realisasinya lambat. Salah satu faktor terbesar adalah kesiapan SDM ASN yang belum maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Papua Tengah yang memiliki wilayah luas, medan ekstrem, serta masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Kondisi ini menuntut aparatur tidak sekadar memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu membangun komunikasi sosial yang kuat di lapangan.
Selain itu, transformasi birokrasi berbasis teknologi juga dinilai tidak bisa dihindari. Diben meminta ASN segera beradaptasi dengan sistem pemerintahan digital seperti SPBE, e-planning, hingga e-budgeting.
“Kalau aparatur tidak mau belajar teknologi, itu akan menjadi hambatan besar bagi kemajuan daerah,” katanya.
Diben menegaskan, salah satu tujuan utama pembentukan Papua Tengah adalah membuka ruang lebih luas bagi putra-putri asli Papua agar mampu mengelola daerahnya sendiri secara profesional.
Karena itu, ia meminta Gubernur Papua Tengah segera memperluas program pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis bagi seluruh ASN.
“Saya minta pelatihan diperbanyak. ASN harus benar-benar datang untuk belajar, bukan hanya hadir tanda tangan daftar absensi,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan Papua Tengah sebagai DOB sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau SDM ASN kuat, Papua Tengah akan melesat. Tapi kalau dibiarkan stagnan, pembangunan sulit bergerak maju,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....