RRI.CO.ID, Mataram - Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (MUI NTB) masa khidmat 2025–2030 resmi dilaksanakan di Auditorium UIN Mataram, pada Sabtu 11 April 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran ulama untuk menjawab berbagai persoalan sosial keumatan di daerah.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk jajaran pemerintah, ulama, serta perwakilan lintas agama. Suasana kebersamaan mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun NTB yang lebih baik.

Pengukuhan juga menandai dimulainya kerja kolektif pengurus baru MUI NTB dalam menjalankan program keumatan ke depan.

Ketua MUI NTB, Dr. TGH. Badrun, M.Pd., menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru telah mulai bekerja bahkan sejak sebelum dikukuhkan. Ia menegaskan komitmen untuk langsung merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

“Sejak kami terpilih, kami langsung menerima berbagai laporan terkait persoalan keumatan yang cukup serius,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan sosial menjadi perhatian utama, di antaranya praktik perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Temuan tersebut menunjukkan adanya tantangan besar yang harus segera ditangani bersama.

“Kami menemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam yang cukup marak, serta kasus narkoba yang hampir merata di lingkungan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan seluruh pengurus MUI di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, MUI NTB juga akan melibatkan organisasi masyarakat dalam merumuskan solusi bersama.

“Kami akan segera mengumpulkan seluruh elemen untuk membahas langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menilai pengukuhan MUI NTB menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama di tengah masyarakat. Ia berharap MUI NTB dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan umat di NTB.

“Kita membutuhkan peran MUI dalam menghadirkan ijtihad sosial untuk menjawab persoalan nyata,” tuturnya.

Ia menyebut berbagai tantangan sosial yang dihadapi NTB saat ini, seperti pernikahan usia dini, narkoba, hingga kasus pelecehan. Menurutnya, keterlibatan aktif MUI sangat diperlukan dalam memberikan solusi.

“Masalah sosial kita sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, KH Masduki Baidlowi, menekankan pentingnya visi organisasi dalam menjalankan peran tersebut. Ia menyebut visi sebagai arah utama dalam setiap langkah MUI.

“Visi itu menjadi pedoman agar organisasi tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa MUI memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berakhlak. Visi tersebut harus dipahami oleh seluruh pengurus hingga ke tingkat daerah.

“Pemahaman terhadap visi akan menentukan keberhasilan program kerja,” ujarnya.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang turut hadir pada pengukuhan tersebut menegaskan bahwa ulama memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa. Ia menyebut keterlibatan ulama dalam kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting.

“Setiap keputusan penting membutuhkan pertimbangan ulama sebagai landasan moral,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, dan teknokrat dalam mewujudkan pembangunan yang efektif. Ketiganya harus berjalan beriringan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.

Dengan dikukuhkannya pengurus MUI NTB masa khidmat 2025–2030, diharapkan peran ulama semakin optimal dalam menjawab tantangan zaman. Sinergi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik.