RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menggeser pendekatan pembangunan dengan menempatkan isu kebencanaan dan perubahan iklim sebagai arus utama dalam perencanaan daerah. Langkah ini ditandai melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Kamis, 9 April 2026.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan forum ini menjadi titik awal untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berpihak pada mitigasi risiko bencana. “Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim secara komprehensif, serta selaras dengan implementasi kebijakan anggaran,” katanya.

Menurut Nelly, NTB termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana. Dari 11 potensi bencana nasional, tujuh di antaranya terdapat di NTB. Ancaman tersebut mencakup bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami, hingga bencana hidrometeorologis yang semakin intens akibat perubahan iklim.

Ia mencontohkan fenomena cuaca ekstrem, pergeseran musim yang memicu kekeringan panjang, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko banjir bandang dan abrasi pesisir. Kondisi ini, kata dia, menuntut intervensi perencanaan yang lebih terukur dan terintegrasi.

“Rencana aksi adaptasi dan mitigasi tidak bisa lagi sekadar wacana. Harus masuk ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD,” kata Nelly.

Namun, tanpa mekanisme khusus yang mengawal integrasi isu tersebut, upaya memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan dinilai sulit berjalan optimal. Karena itu, Musrenbang tematik ini diharapkan menjadi ruang advokasi agar usulan dari tingkat bawah dapat terakomodasi hingga menjadi program konkret pemerintah daerah.

Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menilai perubahan iklim telah memperbesar gangguan hidrometeorologi di daerahnya, salah satunya meningkatnya frekuensi banjir di sejumlah wilayah.

“NTB memiliki keindahan alam luar biasa, tetapi juga potensi bencana yang besar. Penanggulangan bencana bukan sekadar soal angka, melainkan soal keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan keadilan, baik distributif maupun prosedural, dalam penanganan bencana. Kelompok rentan, kata dia, harus dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Indah juga meminta organisasi perangkat daerah meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Penanggulangan bencana, menurutnya, hanya dapat efektif jika melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

“Keamanan dari ancaman bencana adalah fondasi bagi kemakmuran. Itu bagian dari visi NTB Makmur Mendunia,” ujarnya.

Musrenbang ini didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia. Hasil forum akan menjadi dasar penyusunan program kerja pemerintah daerah pada 2027.