RRI.CO.ID, Pontianak – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, memaparkan kesiapan daerah dalam mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030 pada webinar nasional yang digelar di DAR Kantor Gubernur Kalbar, Selasa, 31 Maret 2026.

Webinar nasional ini mengangkat tema “Kebijakan Kepemimpinan melalui Kolaborasi Multipihak terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 dengan studi kasus Provinsi Kalimantan Barat dan diikuti unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta lembaga lingkungan.

Dalam paparannya, Adi Yani menjelaskan implementasi lapangan, kesiapan daerah, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Kalimantan Barat.

“Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare atau sekitar 57 persen dari luas wilayah provinsi, serta memiliki potensi besar dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim melalui program FOLU Net Sink,” ungkapnya.

Selain itu, berbagai program telah dilaksanakan untuk mendukung penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon, seperti perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, program kampung iklim, restorasi gambut, serta rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Barat.

Adi Yani menjelaskan aksi mitigasi perubahan iklim melalui skema FOLU di Kalimantan Barat mencakup area intervensi sekitar 7,6 juta hektare dengan beberapa kabupaten menjadi wilayah prioritas, di antaranya Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Kubu Raya dan Melawi.

Menurutnya, penurunan emisi berbasis desa juga menjadi strategi penting karena banyak desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan serta wilayah izin perkebunan, pertambangan dan perhutanan sosial.

“Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030, namun diperlukan kolaborasi multipihak serta sinergi pusat dan daerah agar implementasi di lapangan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Adi Yani.

Ia menambahkan kolaborasi multipihak menjadi kunci pembangunan berkelanjutan, baik dalam pengelolaan hutan berbasis landscape dan seascape, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan dan jasa lingkungan.

Program Gema Membangun Desa juga disebut menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong rehabilitasi lahan kritis, peningkatan tutupan lahan, serta penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

“Pencapaian target FOLU Net Sink 2030 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak termasuk pelaku usaha, masyarakat, akademisi dan mitra pembangunan,”tegasnya.

Melalui webinar nasional ini diharapkan terbangun sinergi kebijakan, program dan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan di Kalimantan Barat.