RRI.CO.ID, Sikka – Tim Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di pimpin Analis Hukum Madya Dientje E. Bule Logo melakukan verifikasi lapangan terhadap hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Sebagai bentuk implementasi percepatan dan peningkatkan kualitas pelayanan public, memperkuat komitmen terhadap integritas dan transparansi, Senin 9 Maret 2026. Kegiatan verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya antara hasil survei yang diperoleh dengan kondisi pelayanan yang sebenarnya di lapangan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan yang telah berjalan baik maupun yang masih perlu ditingkatkan. Verifikasi dilakukan pada Posbankum Kota Uneng, yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan Hukum bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu tim yang bertemu Lurah Uneng, Theodorus Mario Messi kemudian melakukan wawancara berdasarkan instrumen. Tim Kanwil Kemenkum NTT yang didampingi perwakilan dari Bagian Hukum Kabpaten Sikka, kemudian melakukan pendampingan terkait pelayanan dan mekanisme pelaporan posbankum di kelurahan Kota Uneng, Kelurahan Wolomarang dan Kelurahan Kota Baru.

Kegiatan verifikasi kemudian dilanjutkan di Kantor Notaris Geverintus dengan meninjau proses pelayanan yang diberikan Kanwil Kemenkum NTT kepada Notaris guna memastikan bahwa pelayanan yang telah diberikan telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Melalui pelaksanaan verifikasi lapangan ini diharapkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dapat menjadi bahan evaluasi yang tujuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (humas/anna)