RRI.CO.ID, Sumba : Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus mematangkan langkah strategis dalam merancang arah pembangunan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam). Wakil Bupati SBD, Dominikus A.R. Kaka, secara resmi membuka kegiatan Musrenbangcam Rabu, 25 Februari 2026 yang berlangsung khidmat di Wewewa Selatan, sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2027.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD SBD Dapil 3, Pelaksana Tugas Camat Wewewa Selatan Stefanus Malo bersama jajaran, unsur Forkopimcam, Ketua TP-PKK Kecamatan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kepala desa se-Wewewa Selatan. Hadir pula tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dominikus Kaka menegaskan bahwa Musrenbangcam bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari tingkat desa. Usulan prioritas yang disampaikan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan yang lebih terarah dan akan dibahas lebih lanjut pada forum OPD hingga Musrenbang tingkat kabupaten.

Ia berharap seluruh proses perencanaan mampu melahirkan program kerja yang konkret, tepat sasaran, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penajaman skala prioritas, menurutnya, menjadi kunci agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, Wakil Bupati memaparkan visi besar daerah menuju Indonesia Emas 2045, yakni mewujudkan Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, dan tangguh dalam ketahanan pangan. Untuk tahun 2027, pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada penanggulangan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 27 persen, percepatan penurunan stunting sebesar 42 persen, serta optimalisasi sektor pariwisata berbasis pelestarian budaya dan adat istiadat lokal.

Menutup arahannya, Dominikus Kaka menginstruksikan para camat dan kepala desa agar memperketat pengawasan terhadap seluruh program pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat, dengan menitikberatkan pada peningkatan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, serta penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan daerah. (Jl)