RRI.CO.ID, Sumba : Dominikus Alpawan Rangga Kaka secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kota Tambolaka dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (23/02/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Musrenbang ini merupakan fase strategis dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025–2029. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan visi besar daerah, yakni terwujudnya Sumba Barat Daya yang HEBAT, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang didukung penguatan daya saing ekonomi lokal serta tata kelola pemerintahan yang mantap. Menurutnya, kemandirian hanya dapat dicapai apabila setiap usulan pembangunan benar-benar berangkat dari persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

Dalam arahannya, Wabup Dominikus menginstruksikan agar seluruh usulan desa difokuskan pada dua isu prioritas, yakni penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa usulan tidak boleh lagi sekadar daftar keinginan, melainkan harus berbasis data akurat keluarga sasaran agar intervensi tepat guna dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan persoalan sosial dan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah kecamatan diminta berperan sebagai koordinator integrasi program desa, puskesmas, dan pendamping desa. Puskesmas sebagai garda terdepan juga diwajibkan memastikan validitas data ibu hamil dan balita sebagai dasar intervensi gizi dan layanan kesehatan.

Wabup turut mengapresiasi kontribusi NGO dan LSM dalam pemberdayaan ekonomi dan sanitasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar seluruh program tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menghindari tumpang tindih anggaran. Musrenbang yang digelar di Kota Tambolaka tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat. (Jl)