RRI.CO.ID, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap merealisasikan program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada tahun ini. Akan tetapi, jumlah pelatihan yang diselenggarakan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran daerah.

Melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), pemkab tahun ini hanya memprogramkan delapan kegiatan pelatihan. Padahal pada 2025 lalu, pelatihan kerja mampu digelar hingga sebelas angkatan.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Hubungan Industrial Disnaker Sumenep, Eko Ferryanto, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pelatihan tahun ini sebesar Rp 938 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang menembus lebih dari Rp 1 miliar.

Menurut Eko, berkurangnya pagu anggaran berdampak langsung pada jumlah paket pelatihan yang dapat dilaksanakan. “Tahun ini hanya delapan paket karena sebagian anggaran dialihkan untuk kebutuhan lain,” ujarnya. Jum'at 27 Februari 2026.

Ia menuturkan, pelaksanaan pelatihan dijadwalkan berlangsung setelah bulan Ramadan. Setiap kelas akan diikuti oleh 16 peserta, menyesuaikan standar pelatihan berbasis kompetensi agar proses pembelajaran lebih efektif dan terarah.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa realokasi anggaran dilakukan untuk mendukung program perlindungan bagi kelompok pekerja rentan, seperti petani dan nelayan. Mereka akan didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) guna memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, mengingatkan agar pelatihan yang digelar benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala, termasuk memantau tingkat serapan tenaga kerja, dengan harapan sedikitnya 50 persen peserta dapat bekerja atau membuka usaha setelah menyelesaikan pelatihan.