RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya menuntaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sebanyak 181.867 kartu keluarga atau 506.678 jiwa belum terdata.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut pendataan berlangsung sejak Oktober 2025. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara dilibatkan sebagai surveyor.

Sekitar 17 persen warga belum terdata karena berbagai faktor. Penyebabnya antara lain migrasi, tidak ditemui, hingga penolakan di perumahan elite.

"Kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka melalui website surabaya.go.id. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial," ujar Eddy di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya, Kamis, 19 Februari 2026.

Warga diminta melakukan konfirmasi mandiri sebelum 31 Maret 2026. Konfirmasi dapat melalui laman resmi atau mendatangi kelurahan.

Warga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, dan alamat domisili. Langkah ini untuk memastikan intervensi tepat sasaran.

“Setelah warga mengisi data, dalam waktu maksimal satu minggu tim surveyor akan menghubungi nomor handphone yang didaftarkan untuk melakukan survei ulang ke lokasi domisili mereka," tambahnya. Verifikasi dilakukan sesuai alamat yang dilaporkan.

Ia menegaskan warga yang tidak konfirmasi akan ditertibkan Nomor Induk Kependudukannya sementara. Kebijakan berlaku setelah 31 Maret 2026.

“Dampaknya, warga yang NIK-nya dinonaktifkan sementara tidak dapat mengakses layanan publik, seperti urusan perizinan hingga perbankan, sampai mereka melakukan verifikasi data,” ujar Eddy. Kebijakan ini bersifat administratif.

Pemkot menjamin keamanan data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data di laman hanya ditampilkan berupa inisial dan wilayah umum.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut DTSEN memetakan kesejahteraan desil satu hingga sepuluh. Data ini menjadi acuan seluruh program bantuan pemerintah.

“Data ini akan menjadi satu-satunya acuan bagi seluruh program bantuan dari Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah tanpa terkecuali,” ungkapnya. Surabaya menjadi proyek percontohan nasional pembaruan data dinamis.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta validasi berjalan cepat. Ia mengingatkan pelayanan publik tidak boleh terhenti lama.

"Jangan sampai pelayanan publik terhenti terlalu lama, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk RT dan RW, untuk membantu mensosialisasikan pentingnya konfirmasi data ini demi kesuksesan program nasional di Surabaya," tegas Yona.

Ia mendukung penggunaan surabaya.go.id sebagai upaya jemput bola digital. “Saya berharap aplikasi ini menjadi boosting atau pendorong agar pendataan selesai lebih cepat dari rata-rata harian sebelumnya," katanya mengakhiri.