RRI.CO.ID, Sumbawa - Pemerintah memulai pembangunan industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program yang ditandai dengan groundbreaking di Sumbawa, Jumat, 6 Februari 2026, ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan perunggasan dari Pulau Jawa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi digagas Kementerian Pertanian bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan. Industri ini mencakup pembibitan ayam dari grand parent stock hingga final stock, pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, logistik, hingga jaringan pemasaran. 

BUMN Pangan akan bertindak sebagai off-taker untuk menjamin serapan produksi peternak.

Pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai daerah, termasuk NTB. Peternak rakyat dan koperasi dilibatkan melalui skema kemitraan dengan dukungan pembiayaan hingga Rp50 triliun.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut masalah utama peternakan di daerahnya bukan pada kemampuan masyarakat, melainkan penguasaan sektor hulu dan hilir. “Beternak itu budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai adalah DOC dan pakan. Selama ini dua sektor itu dikuasai industri besar dari luar daerah,” kata Iqbal.

Ia menilai kehadiran industri terintegrasi penting untuk menjamin pasokan pangan, terutama seiring meningkatnya kebutuhan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di NTB, program tersebut telah berjalan melalui lebih dari 600 dapur aktif. 

“Permintaan sudah besar. Produksi harus dikuatkan agar tidak memicu inflasi,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen bagi peternak. NTB juga mengandalkan posisinya sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, yang menjadi bahan baku utama pakan unggas.

Pemerintah daerah mendorong pengembangan pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot guna mengurangi ketergantungan impor bungkil kedelai. “Jagung NTB tidak boleh lagi keluar lalu kembali sebagai pakan dengan harga lebih mahal,” kata Iqbal.

Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian Ma’mun mengatakan program ini merupakan arahan Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Jawa. Menurutnya, kehadiran BUMN di sektor DOC dan pakan akan menekan biaya produksi peternak dan menjaga keberlanjutan usaha.

Selain mendorong produksi, program ini juga menyasar pengembangan sumber daya manusia melalui program magang bagi generasi muda. Pemerintah menargetkan pembentukan 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur secara nasional.