RRI.CO.ID, Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran sangat ditentukan oleh akurasi data serta peran aktif pemerintah desa. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran yang digelar secara daring, Selasa 3 Februari 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menyampaikan bahwa data yang valid dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.“Tanpa data yang akurat, program yang kita jalankan berisiko tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Tuti dalam rakor yang diikuti Bapperida, para camat, dan kepala desa se-Kabupaten Sumedang.

Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup Susun Pengelolaan Sampah​

Ia menjelaskan, forum koordinasi tersebut juga membahas capaian indikator makro daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka, yang menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan daerah.Menurut Tuti, camat dan kepala desa memiliki posisi strategis karena berada di garis terdepan pelayanan publik dan memahami langsung kondisi sosial ekonomi warganya. 

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus terus diperkuat.“Camat dan kepala desa bukan hanya pelaksana, tetapi juga sumber informasi lapangan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan,” tegasnya.

Ia berharap, melalui koordinasi yang solid dan berbasis data, seluruh perangkat daerah hingga desa dapat bergerak seirama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Sumedang. “Komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan data yang valid adalah kunci agar kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” Tuti mengakhiri.