RRI.CO.ID, Bandung – Rencana tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara masih terus bergulir. Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa pembahasan teknis dan kebijakan terkait hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Pemkot Bandung berada pada posisi sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Menurutnya, yang terpenting bagi pemerintah kota adalah keberlangsungan layanan penerbangan bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya.

“Itu mah pembicaraan provinsi dan pemerintah pusat. Kita mah penerima manfaat,” ujar Farhan saat ditemui di Bandung, Rabu 4 Febriari 2026.

Farhan menekankan, selama bandara dapat kembali beroperasi dan melayani penerbangan secara optimal, Pemkot Bandung akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan provinsi. Ia menyebut, aspek pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Bandara Husein Sastranegara dijadwalkan kembali melayani penerbangan pada 11 Februari 2026. Salah satu rute yang akan dilayani adalah penerbangan menuju Yogyakarta menggunakan maskapai Wings Air dengan pesawat jenis ATR.

“Yang penting bandara bisa digunakan. Tanggal 11 Februari kita ke Jogja. Maskapai ATR dong, Wings, ke Kulonprogo,” katanya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Siapkan Transit Sampah Legok Nangka

Farhan menambahkan, rencana penerbangan tersebut juga berkaitan dengan agenda kedinasannya menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Dalam satu perjalanan, ia berencana melakukan beberapa kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

“Dari Kulonprogo nanti saya lihat tujuan wisata terdekat di situ. Soalnya saya ada tiga kunjungan, ke Magelang, ke Solo, dan ke Salatiga, sekalian kongkow ke wilayah itu untuk APEKSI,” ucapnya.

Dengan kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara, Farhan berharap konektivitas Kota Bandung dengan berbagai daerah dapat semakin meningkat. Selain mendukung mobilitas pejabat dan kegiatan pemerintahan, keberadaan bandara juga dinilai strategis untuk mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

" akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar kebijakan yang diambil terkait pengelolaan bandara dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung," tandasnya.