RRI.CO.ID, Ternate – Krisis kebebasan pers di wilayah Indonesia Timur semakin mengkhawatirkan. Sejumlah kasus serius yang menyasar jurnalis terutama dalam penanganan kekerasan terhadap insan pers. Krisis kebebasan pers ini dibahas dalam diskusi yang diselenggarakan Human Rights Working Group (HRWG) bersama AJI Indonesia di Kota Sorong, Senin 2 Februari 2026.

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey menegaskan, telah terjadi kegagalan dalam penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kondisi ini berdampak langsung pada memburuknya iklim kebebasan sipil dan demokrasi di kawasan timur Indonesia.

“Serangan terhadap jurnalis JUBI, Victor Mambor di mana rumahnya dilempari bom molotov sampai hari ini tidak dituntaskan. Bukti awal ada, tetapi tidak dilanjutkan. Kami sudah meminta polisi, namun akhirnya polisi menyerah,” ujarnya, Senin 2 Februari 2026.

Sementara itu, Dewan Pengarah HRWG dari JPIC OFM Papua, Yuliana Langowuyo, menyoroti kerentanan masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya memastikan kerja jurnalistik dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, tanpa membebankan tugas peliputan kepada warga.

“Ketika warga dipaksa bersuara tanpa perlindungan, ancaman bisa datang kapan saja, bahkan langsung ke rumah mereka. Kerja-kerja media harus berani masuk ruang-ruang krusial untuk menjalankan fungsi kontrol dan perlindungan publik,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana, menegaskan bahwa kritik terhadap pers tidak boleh berujung pada intimidasi atau kekerasan.

“Lembaga boleh tidak suka pada pemberitaan. Itu sah. Namun yang tidak boleh adalah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Ada hak jawab dan hak koreksi, dan jika tidak dijalankan, Dewan Pers harus turun tangan,” katanya.

Terpisah, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar menambahkan bahwa tekanan terhadap jurnalis juga bersifat struktural dan ekonomi. Dominasi korporasi tambang dalam ekosistem media di Maluku Utara mempersempit ruang kebebasan pers. “Tantangan di Maluku Utara makin mengkhawatirkan. Korporasi tambang menguasai media,” ujarnya.