RRI.CO.ID, Banjarmasin - RSUD Ulin Banjarmasin memastikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin tetap berjalan meski kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Kebijakan ini menyikapi penonaktifan BPJS terhadap sekitar 67 ribu warga Kota Banjarmasin.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pihak rumah sakit menegaskan komitmennya untuk tidak menelantarkan pasien masyarakat miskin.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Among Wibowo, M.Kes., Sp.S., menyebut pihaknya telah menyiapkan dana pendamping. Dana tersebut disiapkan untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Dana pendamping di RSUD Ulin tahun ini kami sediakan sekitar lima miliar rupiah,” ujar dr. Among Wibowo usai rapat di DPRD Kalsel. Ia menambahkan anggaran tersebut akan dikoordinasikan kembali apabila diperlukan tambahan dana.

Pihak rumah sakit memastikan seluruh pasien masyarakat miskin tetap dilayani meski tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Layanan tersebut berlaku bagi warga Banjarmasin maupun daerah lain di Kalimantan Selatan selama persyaratan terpenuhi.

“Pada prinsipnya semua masyarakat miskin Kalsel tetap kami layani di RS Ulin untuk semua penyakit,” katanya. “Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat.”

Selain itu, RSUD Ulin juga memaparkan rencana pengembangan layanan kesehatan ke depan. Di antaranya renovasi kamar operasi, ruang VIP, pengembangan poli VIP, dan poli eksekutif yang dimulai tahun ini.