RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mendorong Bank Jakarta untuk melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Ia meyakini, jika Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan yang kuat di masyarakat, basis nasabahnya tidak lagi terbatas pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun kepercayaannya, maka yang menjadi nasabah utamanya itu bukan lagi Pemerintah DKI Jakarta. Yang menjadi nasabahnya adalah publik," ujar Pramono, saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Pramono menilai, kepercayaan menjadi kunci utama dalam dunia usaha dan perbankan. Pramono menjelaskan, IPO akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas dan transparan. Ia pun menilai, pengawasan publik jauh lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada figur pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta.

"Daripada perusahaan ini hanya bergantung pada individu top-nya yang ada di Balai Kota yang namanya Gubernur, maka lebih baik yang mengawasi itu publik," katanya.

Selain Bank Jakarta, Pramono juga menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang disiapkan untuk IPO. Ia menargetkan proses tersebut dapat terlaksana paling lambat akhir tahun ini atau awal tahun depan.

"Maka ada dua BUMD, tahun depan mungkin akan bertambah lagi. Yang pertama tentunya Bank Jakarta, yang kedua adalah PAM Jaya," ucap Pramono.

Menyambung harapan itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo menyatakan bahwa perseroan tengah menyiapkan langkah konkret menuju penawaran saham perdana atau IPO. Persiapan ini menjadi bagian dari agenda penguatan institusi, sekaligus akselerasi pertumbuhan Bank Jakarta.

Agus mengatakan, rencana IPO sejalan dengan upaya transformasi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas serta memperkuat tata kelola korporasi.

“Bank Jakarta melakukan persiapan IPO sebagai bagian dari rencana transformasi dan peningkatan kredibilitas serta tata kelola korporasi," ujar Pramono.

Dalam tahapan awal, manajemen Bank Jakarta akan mengusulkan penyesuaian Anggaran Dasar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyesuaian itu mencakup peningkatan modal dasar agar sesuai dengan kebutuhan korporasi menjelang IPO.

Ia menegaskan, proses tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta serta payung hukum yang jelas. Menurut Agus, penyesuaian Anggaran Dasar memerlukan regulasi berupa Peraturan Daerah agar dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Kami memahami bahwa proses ini memerlukan dukungan Pemprov dan akan membutuhkan payung regulasi berupa Peraturan Daerah," katanya.

Agus menilai, arahan dan dukungan Gubernur Jakarta menjadi faktor kunci dalam kelancaran persiapan IPO Bank Jakarta. Ia menambahkan, seluruh kajian awal telah disiapkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.