RR.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan banjir di Pulau Lombok dan Sumbawa belum dapat dicairkan. Penyebabnya, hingga kini belum seluruh kabupaten terdampak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Bencana.

“Kalau tidak salah masih memastikan bahwa ada penetapan darurat bencana dari kabupaten/kota,” ujar Iqbal, Selasa, 20 Januari 2026.

Ia mengaku belum menerima pembaruan lengkap terkait penetapan status tanggap darurat tersebut. Namun, Iqbal meminta agar proses administrasi dan kajian di tingkat daerah segera dirampungkan. “Saya belum update, tapi saya minta Senin sudah selesai,” katanya.

Iqbal menjelaskan, anggaran Rp16 miliar tersebut merupakan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB. Besaran realisasi anggaran, menurut dia, masih bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Enam belas miliar itu jumlah yang ada dalam APBD. Kalau kebutuhannya nanti, kita menyesuaikan, tergantung analisis terhadap apa yang mau diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, kata Iqbal, akan melakukan asesmen untuk menentukan prioritas penanganan pascabencana. Fokus utama diarahkan pada upaya pemulihan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Kita harus melakukan asesmen mengenai mana yang harus didahulukan. Yang paling utama adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian,” ucapnya.