RRI.CO.ID, Rote - Bupati Rote Ndao Paulus Henuk memastikan ruas jalan yang belum rampung tetap dilanjutkan hingga selesai. Pemerintah daerah memilih perpanjangan kontrak agar manfaat pembangunan tidak terbuang.

Kepada RRI, Sabtu (17/1/2026), Paulus menjelaskan keterlambatan dipicu perubahan anggaran yang baru dilakukan Oktober 2025. Kondisi tersebut memaksa adanya perencanaan ulang dengan waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.

Meski kontrak diperpanjang, Paulus menegaskan sanksi keterlambatan tetap diberlakukan sesuai ketentuan. “Perpanjangan kontrak tidak menghapus sanksi yang sudah diatur dalam kontrak kerja,” ujarnya.

Ia menyebut keterlambatan proyek masih dapat dimaklumi, namun wajib menjadi bahan evaluasi serius. “Ini harus jadi pelajaran agar perencanaan ke depan lebih matang,” kata Paulus.

Pemerintah daerah kini menerapkan pengendalian kas yang lebih ketat di seluruh OPD. Paulus menyatakan posisi kas daerah dapat dipantau langsung dari meja kerjanya setiap hari.

Menurutnya, OPD wajib melaksanakan program sesuai arus kas yang telah disusun. “OPD yang melenceng dari arus kas akan kami evaluasi,” ujarnya.

Bupati Rote Ndao menambahkan, pengelolaan APBD akan diawasi lebih serius bersama Wakil Bupati. Pengawasan dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Paulus berharap langkah ini mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan dan akuntabilitas. (Radja)