RRI.CO.ID, Bandung - Ketua Umum Perbasi Jawa Barat,Epriyanto Kasmuri memastikan persiapan cabang olahraga bola basket untuk menghadapi Porprov Jawa Barat 2026 sejatinya sudah memasuki tahap akhir. Menurutnya, seluruh tahapan teknis yang menjadi kewenangan cabang olahraga telah diselesaikan, mulai dari penetapan venue pertandingan hingga daftar atlet yang akan tampil pada ajang olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut.

Dalam keterangannya kepada RRI Bandung Jumat 15 Mei 2026,Epriyanto menjelaskan bahwa pertandingan bola basket Porprov 2026 direncanakan berlangsung di Depok . Selain itu, surat keputusan terkait daerah yang lolos ke Porprov juga telah diterbitkan dan daftar pemain dari masing-masing daerah sudah diterima oleh Perbasi Jabar.

“Untuk bola basket sendiri sebenarnya tinggal menjalankan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Semua tahapan dari cabang olahraga sudah selesai dilakukan, termasuk penetapan atlet yang akan bertanding nanti,” ujar Epriyanto.

Ia menegaskan, dalam struktur penyelenggaraan Porprov, posisi cabang olahraga hanya sebatas partisipan sekaligus membantu pengaturan teknis pertandingan. Sedangkan tanggung jawab utama pelaksanaan tetap berada di tangan selaku panitia besar pelaksanaan Porprov 2026.

Menurut Epriyanto, secara internal Perbasi Jawa Barat sudah mencapai kesiapan penuh. Namun, kelancaran pelaksanaan Porprov tetap sangat bergantung pada kesiapan panitia besar serta dukungan dari daerah tuan rumah yang menjadi lokasi pertandingan berbagai cabang olahraga.

“Kalau dari cabang olahraga, khususnya basket, kami sudah 100 persen siap. Tinggal bagaimana kesiapan panitia besar dan para tuan rumah agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat persoalan serius yang berpotensi mengganggu jalannya Porprov 2026. Persoalan tersebut berkaitan dengan belum cairnya anggaran penyelenggaraan yang hingga kini masih menjadi pembahasan di internal KONI Jawa Barat.

“Informasi yang saya dengar, sampai hari ini anggaran terkait Porprov di KONI Jabar masih belum mendapatkan pencairan,” ucapnya.

Epriyanto menilai persoalan anggaran tidak bisa dianggap sepele karena seluruh rangkaian pertandingan membutuhkan dukungan pembiayaan yang matang. Kebutuhan tersebut mencakup operasional atlet, perangkat pertandingan, pengawas pertandingan, hingga Technical Delegate yang bertugas mengawal jalannya kompetisi.

“Kalau anggaran yang sudah direncanakan ternyata tidak terealisasi, tentu akan mengganggu semuanya. Atlet terdampak, petugas terdampak, perangkat pertandingan juga terdampak,” katanya menegaskan.

Ia juga mengingatkan bahwa minimnya anggaran tidak hanya memengaruhi pelaksanaan pertandingan, tetapi berdampak langsung terhadap proses pembinaan atlet jangka panjang. Salah satu yang paling krusial adalah terhambatnya proses scouting dan monitoring talenta muda yang diproyeksikan untuk agenda olahraga nasional mendatang.

Menurut Epriyanto, Porprov memiliki posisi strategis sebagai ajang pencarian atlet potensial. Perbasi Jawa Barat sendiri telah memasang target realistis meraih dua medali emas pada PON 2028, sehingga proses pembinaan atlet tidak boleh terhambat.

“Kalau Porprov tidak digelar atau tidak berjalan maksimal, risikonya besar bagi pembinaan atlet. Kita bisa terlambat melakukan scouting pemain untuk persiapan PON 2028,” ujarnya.

Ia membandingkan kesiapan Jawa Barat dengan daerah lain seperti yang disebutnya sudah memulai pemusatan latihan menghadapi PON 2028. Sementara Jawa Barat, menurut dia, masih berkutat dengan persoalan teknis penyelenggaraan Porprov dan kepastian anggaran.

Lebih jauh, Epriyanto juga mengingatkan adanya potensi perpindahan atlet ke daerah lain apabila pembinaan di Jawa Barat tidak berjalan optimal. Menurutnya, situasi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan prestasi olahraga Jawa Barat apabila tidak segera diantisipasi.

“Potensi atlet pindah ke daerah lain pasti selalu ada. Karena itu tugas kami sebagai cabang olahraga adalah menjaga agar atlet-atlet binaan tetap setia dan bertahan membela Jawa Barat,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai persoalan yang terjadi bukan semata-mata dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada komunikasi antara penyelenggara olahraga dengan pemangku kebijakan anggaran di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

“Efisiensi itu bukan berarti anggaran ditiadakan. Kalau sampai muncul kemungkinan anggaran tidak ada, berarti ada persoalan komunikasi antara penyelenggara olahraga dan pemerintah,” tegas Epriyanto.

Epriyanto berharap seluruh pihak dapat membangun komunikasi yang lebih baik demi memastikan Porprov 2026 tetap berlangsung pada November mendatang. Ia menekankan, pelaksanaan sederhana bukan masalah selama substansi dan kebutuhan utama olahraga tetap terpenuhi.

“Yang penting komponen utama olahraganya tetap berjalan baik. Mudah-mudahan Porprov 2026 bisa terlaksana dengan lancar dan Jawa Barat kembali mampu menjadi juara umum di PON 2028 nanti,” tandasnya.