NTB Jadi Satu-satunya Provinsi Teken MoU Strategis dengan KKP

  • 03 Jul 2026 12:15 WIB
  •  Mataram
Poin Utama
  • Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
  • Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP mencakup sembilan bidang strategis, antara lain sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi hasil perikanan.

‎RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kesepakatan itu menjadi dasar percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru selama lima tahun ke depan.

‎Nota kesepakatan ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

‎Gubernur Iqbal mengatakan pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Menurut dia, daerah harus aktif membangun komunikasi dan menyelaraskan agenda pembangunan agar lebih banyak program strategis nasional dapat direalisasikan di daerah.

‎“Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Iqbal.

‎Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP mencakup sembilan bidang strategis, antara lain sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

‎Pemprov NTB menilai kesepakatan itu akan memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut, sekaligus memberi kepastian bagi investasi sektor kelautan dan perikanan.

‎Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan, memperluas akses pasar, memperkuat hilirisasi, serta mendorong ekonomi maritim yang tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

‎Menurut Iqbal, keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani MoU strategis dengan KKP menunjukkan bahwa diplomasi antarlembaga dapat mempercepat masuknya program nasional ke daerah.

‎“Kerja sama pemerintah harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani,” ujarnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....