RRai.CO.ID, Jakarta - Persoalan pembangunan di Pulau Rempang dan Pulau Galang dinilai mencerminkan tantangan pengelolaan investasi dan agraria nasional. Kesenjangan antara rencana investasi dan kondisi lapangan disebut memunculkan berbagai persoalan sosial dan hukum.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan kasus Rempang-Galang menjadi pelajaran penting dalam tata kelola kebijakan publik. Menurutnya, sebuah kebijakan perlu dievaluasi ketika pelaksanaannya memunculkan persoalan yang tidak diantisipasi sebelumnya.

"Kasus Rempang-Galang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk melihat tantangan pengelolaan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jarak antara narasi pembangunan dan realitas di lapangan perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan," kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu, 27 Juni 2026.

Menurut Iskandar, tantangan tersebut terlihat pada proses penyusunan kebijakan, pencapaian tujuan, distribusi manfaat, dan dampak sosial. Keempat aspek itu perlu menjadi perhatian agar pembangunan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada aspek proses, ia menilai percepatan pembangunan perlu diiringi kesiapan regulasi, kepastian hukum, dan penerimaan masyarakat. Hasil investigasi Ombudsman RI juga menunjukkan perlunya penguatan berbagai prasyarat sebelum proyek dijalankan.

"Percepatan pengembangan kawasan seharusnya didukung persiapan yang matang dan kepastian berbagai aspek pendukung. Kepastian status lahan dan kesiapan regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan," kata Iskandar.

Ia juga menyoroti persoalan pertanahan yang telah berlangsung cukup lama di kawasan Rempang dan Galang. Menurutnya, kepastian hak atas tanah perlu menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan nasional.

"Ketika masyarakat membutuhkan kepastian hak atas tanah, proses penyelesaiannya harus berjalan secara adil dan transparan. Pembangunan akan lebih mudah diterima apabila memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," kata Iskandar.

Pada aspek pencapaian tujuan, Iskandar menilai berbagai target investasi perlu disertai realisasi yang terukur dan transparan. Menurutnya, ekspektasi publik harus dikelola secara baik agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya distribusi manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan investasi strategis tersebut. Menurutnya, manfaat ekonomi dan sosial perlu dirasakan secara seimbang oleh seluruh pihak yang terdampak.

"Biaya sosial yang muncul harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas. Konflik agraria yang berkepanjangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan nasional," kata Iskandar.

Iskandar menilai penyelesaian Rempang-Galang dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola investasi dan kebijakan agraria nasional. Menurutnya, penyelesaian status hukum tanah, pengakuan hak masyarakat, dan pelibatan warga perlu menjadi prioritas.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan tata kelola yang lebih baik, pembangunan dapat menghadirkan manfaat sekaligus menjaga kepercayaan publik," ujarnya.