Kementerian HAM Pastikan Revisi UU Libatkan Banyak Pihak

RRI.CO.ID, Bandung - Kementerian HAM memastikan pembahasan revisi UU HAM melibatkan Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai forum pembahasan. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris menyebut akademisi dan pakar turut dilibatkan sejak awal penyusunan regulasi.

“Kalau ada isu revisi UU HAM tanpa melibatkan masyarakat sipil, itu tidak benar. Kementerian HAM melibatkan akademisi, pakar, lembaga nasional HAM, dan masyarakat sipil sejak awal penyusunan regulasi,” kata Novita Ilmaris saat diwawancarai usai menghadiri Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2026.

Novita mengatakan, keterlibatan lembaga nasional HAM terdokumentasi dalam berbagai forum pembahasan dan uji publik yang digelar Kementerian HAM. Bahkan, Novita menyebut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah disebut sempat hadir dalam salah satu forum pembahasan revisi UU HAM tersebut.

“Organisasi masyarakat sipil seperti HRWG, PBHI, SBMI, TURC, dan INFID terlibat aktif menyusun revisi UU HAM. Mereka kami undang beberapa kali dalam forum pembahasan dan uji publik revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Selain itu, pembahasan revisi UU HAM turut melibatkan akademisi dan pakar untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia nasional. Aturan tersebut diproyeksikan menjadi payung hukum nasional terkait perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia.

“Pembahasan revisi UU HAM juga melibatkan akademisi dan para pakar dalam berbagai forum penyusunan regulasi. Aturan tersebut nantinya menjadi payung hukum nasional terkait perlindungan hak asasi manusia di Indonesia,” ujarnya.